LAYU SEBELUM BERKEMBANG MENGHIDUPKAN KEMBALI INDUSTRI SERAT

  

Perubahan kepemimpinan dan peraturan berlangsung secara cepat pada Periode 1940 an merupakan masa yang tidak stabil. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa menyerahkan otoritasnya kepada pemerintahan jepang. Hal ini turut berdampak pada perubahan sistem pengelolaan perkebunan Hindia-Belanda, termasuk perkebunan Mento Toelekan. Bab ini bakal mengkaji dinamika perusahaan serat yang terjadi selama masa pendudukan jepang, revolusi social mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hingga kemunculan pengusaha Indonesia yang memanfaatkan lahan-lahan milik masyarakat untuk industry serat.

❤ Mento Toelakan Masa Pendudukan Jepang

      Pada 1942, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perjanjian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah militer jepang. Pasukan KNIL dan Legiun Mangkunegaran yang bertugas sebagai pasukan pengamanan tidak dapat menahan gempuran pasukan jepang. Kota Surakarta pun dikuasai jepang. Wilayah Vorstenlanden ditetapkan sebagai kochi dan Mangkunegaran Kochi d Surakarta. Kebijakan awal dari pemerintah pendudukan jepang adalah merubah status hubungan antara penguasa lokal dengan pemerintahan militer jepang. Paku Buwana XI (1939-1945) disebut sebagai Surakarta Koo dan Mangkunegara VII (1916-1944) disebut sebagai Mangkunegaran Koo. Kedua penguasa lokal ini statusnya berada di bawah Dai Nippon Gunshireikan (Panglima Besar Dai Nippon ). Pemerintah militer berkeinginan agar mereka mau bekerja sama dengan jepang.

    Pengambilan tanah diatur oleh undang-undang No 17 tanggal 1 Juni 1942. Adanya perubahan kebijakan mengenai sistem sewa tanah dan juga pengelolaan perkebunan berdampak pada Ondernaming Mento Toelakan. Perkebunan Mento Toelakan masih sejalan dengan program jepang dalam pengembangan usaha yang diperlukan untuk keperluan perang. Pemerintahan jepang terus berupaya mengembangkan perkebunan serat demi kepentingan perang di Kawasan Asia Timur Raya. Kecocokan lahan mento toelakan dengan tanaman serat segera menjadi andalan pemerintah militer jepang untuk memproduksikan serat dalam skala besar. Untuk itu, pemerintah pendudukan jepang mewajibkan penduduk menenam rami, rosela dan kapas di Mento Toelakan. Kekurangan sandang pada masa pendudukan jepang cukup parah. Penduduku bumi putra menggunakan kain goni yang biasanya digunakan sebagai karung hasil pertanian atau perkebunan digunakan sebagai pakaian. Sistem pengairan yang buruk menimbulkan permasalahan serius di perkebunan Mento Toelakan, khususnya pada musim kemarau.

❤ Mento Toelakan Masa Revolusi

    Para pemuda progresif Indonesia berhasil memaksa Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproglamasikan kemerdekaan. Sementara itu, daerah Wonogiri mulai bergolak yang ditandai dengan kemunculan badan-badan perjuangan di daerah. Wilayah Mento Toelakan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Mangkunegaran turut berpengaruh. Perkebunan dan perusahaan serat Mento Toelakan diambil alih oleh pihak Mangkunegaran untuk dioperasikan. Sementara itu, kondisi Mangkunegaran sebagai penguasa di alam republic juga menghadapi masa yang sulit. Mangkunegaran kurang mampu menyesuaikan diri dan terjadi Gerakan anti swapraja. Pemerintah Republik mengambil jalan tengah supaya Gerakan anti swapraja tidak meluas dengan mengeluarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 yang dikeluarkan pada 15 Juli 1946.

    Jalan akses ke Mento Toelakan dirusak sehingga pasukan Belanda tidak dapat masuk ke Kawasan perkebunan. Seluruh kembatan yang menghubungkan Mento Toelakan dengan daerah lainnya dihancurkan. Factor selanjutnya yang membuat perkebunan mengalami kemunduran adalah sistem managerial. Perkebunan Mento Toelakan sudah terbiasa dengan kepemimpinan orang Eropa sebagaimana perkebunan lain pada masa colonial. Pada masa revolusi, sentiment-sentimen anti Belanda membuat para pekerja berdarah Eropa selalu berada dalam keadaan was-was walaupun perkebunan dilindungi oleh pasukan semut Ireng dan KNIL.

    Perkebunan Mento Toelkan tidak mampu bertahan lebih lanjut. Perusahaan – perusahaan Mento Toelakan memasuki titik nadir Ketika terjadi penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain dilakukan di Kawasan pabrik, penjarahan juga meluas ke beberapa wilayah perkebunan. Perkebunan benar – benar tidak dapat beroperasi stelah penjarahan.

❤ Pembentukan Desa Wonoharjo

    Keruntuhan perusahaan-perusahaan di lahan Mangkunegaran pada akhit 1940an menjadikan Kawasan perkebunan mengalami kekosongan pemerintahan. Pada berkembangnya, perkebunan Mento Toelakan terdiri dari beberapa desa yang ada di perkebunan Mento Toelakan. Desa Wonoharjo lahir pada 1949, Wonoharjo secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu Wana dan Harja yang berarti hutan (serat nanas) yang ramai. Desa-desa di luar Wonoharjo ada yang masuk ke wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Terdapat tiga desa yang masuk wilayah kabupaten wonogiri adalah Wonoharjo, Manjung, Wonokerto dan sonoharjo. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa tersebut. Desa Wonoharjo terbagi menjadi empat belas dusun atau lingkungan. Dusun atau lingkungan di Wonoharjo meliputi Ngasinan Etan, Ngasinan Kulon, Mento, Gondang, Kurung, Setro, Gendaran, Blumbang, Gebung Etan, Gebung Kulon, Semanding, Blimbing, Toelakan (Tulakan), Bledo, Talun Ombo. Dusun Mento merupakan eks pusat perkebunan atau pabrik serat nanas selama masa ondernaming.

    Pusat pemerintahan desa Wonoharjo mengalami beberapa kali pemindahan. Pada 1949-1965 pusat pemerintahan atau kantor kepala desa berada di rumah atau tempat yang ditunjuk oleh kepala desa. Pada 1965, model pusat pemerintahan nomaden yang mengikuti domisili kepala desa akhirnya berhenti. Pada tahun tersebut, dusun tahun ombo ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Desa Wonoharjo. Pusat pemerintahan desa dibangun berdampingan atau satu lokasi dengan pasar. Pada 1994, pusat pemerintahan desa dipindahkan Dusun Gendaran. Pemerintahan pusat pemerintahan Desa Wonoharjoterkait dengan pengembangan Pasar Mento sehingga pusat pemerintahan yang bersebelahan dengan pasar mesti dipindahkan.

❤ Pembagian Tanah Perkebunan Mento Toelakan

    Lemah nanas an bekas Ondernaming Mento Toelakan menjadi lahan tidak bertuan kala pemerintahan republic Indonesia menerapkan kebijakan nasionalisasi asset Mangkunegaran. Aset Mangkunegaran, termasuk asset tanah di Mento Toelakan diambil alih oleh negara, dan menjadikan tanah tersebut menjadi tanah negara. Tujuan pematokan adalah untuk mengolah lahan bekas perkebunan sebagai lahan pertanian masyarakat. Tanah hasil bangkelan warga kemudian diukur atau di petakan oleh petugas atau mantan Hoofd Mandoor Martosandjojo untuk mengetahui batas-batas wilayah antar petani.

    Pengaruh yang dimiliki ditunjang dengan Pendidikan yang dimiliki oleh Martosandjojo. Ia adalah lulusan HIS pada masa kolonial. Di wilayah kekuasaan Mangkunegaran hanya terdapat dua HIS yaitu HIS Siswo yang dikelola oleh Mangkunegaran dan HIS di Wonogiri yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Klaim atas tanah Mento Toelakan kemudian diurus secara kolektif menjadi hak milik kepada Dinas Pertahananatau Agraria Wonogiri pada 1951. Masyarakat mendapat legalitas berupa kelangsiran atau surat hak milik atas tanah yang mereka ajukan kepada pemerintah.

❤ Dari Perkebunan ke Tegalan : Menghidupkan Kembali Usaha Serat

    

    Usaha serat rami yang dijalankan oleh pengusaha kecil Desa Wonoharjo tidak berkembang dengan baik. Pengolahan serat rami hanya berjalan beberapa tahun saja. Pada 1953, usaha perintilan serat rami gulung tikar. Pada 1955, Desa Wonoharjo kedatangan investor asal Surabaya yang tertarik menggarap wilayah tersebut sebagai sentra olahan serat. Pemilik modal melihat potensi masa lalu Desa Wonoharjo sebagai Kawasan penghasil serat terbaik. Pengusaha mengolah serat menjadi karung goni dan tali tambang. Usaha ini bertahan hingga 1996. Seiring dengan perkembangan zaman, olahan serat alam tergeser oleh penggunaan plastik. Serat terus terlindas biji plastik dan pada akhirnya serat kurang diminati. Perusahaan yang bergantung pada penyetoran serat oleh para petani tidak bisa mendapat bahan baku karena tidak memiliki lahan penanaman sendiri. Perusahaan pengolah serat yang berbasis di jawa timur tersebut menutup tempat usahanya. Perusahaan serat gagal bersaing dengan biji plastik. Biji plastic lebih murah dan lebih minim resiko karena tidak memerlukan penanaman dan perawatan. Pada 1996, Riwayat serat di desa Wonoharjo berakhir.