TANAH PESEWAN DI BUMI VORSTENLANDEN

  

 Awal abad XIX hingga awal abad XX merupakan puncak dari ekonomi perkebunan selama masa kolonialisme belanda. Modal-modal asing ditanamkan guna mengeksploitasi tanah tanah milik penguasa lokal di verstenlanden Surakarta. Tanah tanah apanage yang dikelola oleh para bangsawan sebagai upah pengabdian, disewakan kepada pemilik modal. Wilayah vorstenlanden Surakarta memang terdiri dari banyak lahan yang subur, gemah ripah loh jinawi. Wilayah-wilayah kurang subur pun masih dapat diolah dengan tanaman-tanaman komoditas tertentu yang tahan dengan kondisi tanah.

A. Masa Perintisan (1817-1830)

     Berdasarkan perjanjian Giyanti 1755, Kerajaan Mataram Surakarta diwajibkan untuk memberikan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan Hamengkubuwana I). Sunan, Sultan, dan Adipati Mangkunegara sebagai pemilik seluruh tanah berhak untuk membagi-bagikan tanah kepada siapapun sesuai kehendaknya. Penetapan luas lahan didasarkan pada kedudukan dan kedekatan dengan penguasa. Antara patuh dan bekel menerapkan system bagi hasil, bisa maron (bagi dua/50%) ataupun mertelu (bagi tiga). Bekel dan sikep (narakarya) juga menggunakan system bagi hasil. Apabila bekel menggunakan sistem maron, 2/5 hasil garap apanage diterima oleh narakarya, 2/5 diterima oleh patuh sebagai pajeg (pajak), dan 1/5 diterima oleh bekel. Pada abad XVIII, banyak lahan di Vorstenlanden disewakan kepada orang-orang Tionghoa. Pada akhir abad XVIII, para residen pertama ikut menyewa lahan-lahan apanage. Memasuki abad XIX, Thomas Stamford Raffles selaku Letnan Gubernur Jawa (1811-1816) memperkenalkan sistem sewa tanah yang disebut sebagai landrent.

    Raffles menarik sewa tanah (landrent) dengan dasar bahwa penguasa merupakan pemilik dari semua tanah yang digarap oleh rakyat. Apabila penguasa lokal tersebut takluk, haknya jatuh pada pemerintah. Pada 1817, seorang residen wilayah Vorstenlanden Yogyakarta Bernama Nahuijs van Burgst menyewa tanah milik Sultan. Burgst merupakan seorang residen Yogyakarta yang memiliki jaringan pertemanan yang luas dikalangan pengusaha swasta di Belanda. Para pengusaha Belanda mengeluh kesah dengan iklim negative dalam dunia investasi akibat perang. Burgst pun menanggapi dan mencari solusi dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan para pejabat Vorstenlanden agar bersedia menyewakan tanah-tanahnya kepada para pengusaha swasta.

    Menurut Burgst, pemodal swasta mesti menguntungkan kas negara melalui pajak. Persewaan ini dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah colonial untuk segera melunasi hutang-hutang negara yang menjadi beban. Nahuijs van Burgst menambahkan, penyewaan lahan kepada perorangan akan membuat banyak lahan tandus menjadi subur. Burgst juga berargumen bahwa lahan-lahan yang dikelola penyewa tanah menghasilkan panen yang lebih besar daripada lahan-lahan yang dikelola oleh bumiputera (penguasa lokal). Nahuijs van Burgst mengklaim, orang jawa lebih senang berada dibawah para penyewa lahan eropa daripada dibawah pemerintah sekalipun. Pemodal Eropa akan meningkatkan nasib para penggarap lahan sehingga isa meminimalisir terjadinya pemberontakan.

B. Masa Tarik Ulur Sewa Tanah (1830-1912)

    Penyewaan lahan dipraktekkan dengan system feodal yang makin mengakar kuat. Gubernur Jenderal merasa kolonial tidak memperoleh keuntungan signifikan dari penyewaan tanah di Vorstenlanden. Itulah sebabnya, Capellen mengevaluasi system sewa tanah pada masa perintisan. Evalusi ditindaklanjuti dengan pelarangan sewa tanah di Vorstenlanden. Terjadilah geger (kehebohan) sewa tanah di Negeri Belanda. Geger mereda setelah Du Bus menjabat sebagai Gubernur Jenderal dan mengizinkan lagi penyewaan tanah di Vorstenlanden.

   Pada 1830-an, ekonomi perkebunan Kembali menggeliat. Persewaan tanah apanage memunculkan istilah bekel putih dan bekel cina. Bekel putih adalah penyewa tanah berkebangsaan Eropa yang membayar pajak dan menanggung semua kewajiban sikep di lahan sewaan. Pada 1857, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru soal sewa tanah. Masa sewa tanah diperpanjang hingga mencapai dua puluh tahun. Kebijakaan ini berlaku diwilayah Vorstenlanden Surakarta dan Yogyakarta. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 116, 1857. Pada tahun 1870, Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) disahkan. Peraturan ini mendorong perluasan ekonomi perkebinan di Vorstenlanden. Pada 1891, pemerintah kolonial menambah durasi penyewaan hingga mencapai tiga puluh tahun berdasarkan Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 255, 1891. Kebijakan ini menjadi dasar bagi perusahaan-perkebunan untuk memperluas lahannya.

       Pada 1890, mulai terjadi banyak perubahan dalam kehidupan para priayi yang lahan-lahannya disewakan. Mereka mulai merakan efek negatif dari sistem sewa tanah karena kehilangan lahan-lahan produktif. Mereka dibuai oleh kesenangan sesaat oleh uang sewa yang cepat habis untuk dibelanjakan. Para penyewa tanah mulai sering mengalami permasalahan dengan pemegang dan pemilik tanah. Oleh sebab itu, para penyewa tanah membutuhkan organisasi agar dapat menghadapi kesewenang-wenangan baik dari patuh maupun pemilik tanah. Pada 1882, didirikan De Vereeniging van Solosche landhuurders te Soerakarta (Perkumpulan Penyewa Tanah Sala di Surakarta), dan berganti nama menjadi Solosche Landhuurders Vereeniging (Perkumpulan Penyewa Tanah Solo) pada 1909. Perkumpulan ini dimanfaatkan untuk menghimun kekuatan saat terjadi sengketa dengan penguasa lokal. Hingga mengakibatkan kelanggengan pemodal swasta dalam berkuasa terhadap tanah mereka walaupun hanya sebatas penyewa.

C. Masa Reorganisasi Agraria (1912-1927)

    Jika masa tarik ulur ditandai dengan kegampangan pemerintah kolonial terhadap sistem apanage, masa reorganisasi agraria ditandai dengan keyakinan penuh pemerintah kolonial terhadap perubahan sistem agraria di Vorstenlanden. Masa reorganisasi agararia adalah periode eksekusi rencana-rencana yang telah dibuat selama masa tarik ulur. Pada 1912, Gubernur Jenderal secara resmi meminta Sunan untuk tidak memperpanjang kontrak sewa tanah lebih dari sepuluh tahun. Saat reorganisasi segera dilaksanakan, Residen van Wijk digantikan oleh Sollewijn Gelpke. Kebijakan penghapusan tanah apanage dimulai pada 1917. Per 1 januari 1918, semua lahan apanage di Karesidenan Surakarta dihapus. Seluruh reorganisasi tanah di Karesidenan Surakarta selesai pada 1927, yaitu masa akhir pemerintahan Residen J.H. Nieuwenhuijs. Reorganisasi agraria menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan di Vorstenlanden. Dampak tersebut dirasakan oleh pemerintah kolonial hingga pemerintah desa, penguasa lokal hingga pejabat daerah, dan pemodal swasa hingga para petani. Bagi pemerintah desa, reorganisasi telah memberikan wewenang atas tanah komunal. Pertama, desa berhak mengelola lahan sawah atau tegalan yang tidak bertuan. Kedua, desa berwenang untuk mengelola tanah pensiun yang dikembalikan oleh penerima pensiun. Ketiga, desa berhak mengelola pekarangan, tanah penggembalaan, dan makam desa. Dalam kondisi tertentu, penguasa lokal masih dapat mengambil tanah tersebut.

    Bagi penguasa lokal, reorganisasi telah menurunkan wibawa dan kuasa atas wilayah yang dimilikinya. Penguasa lokal tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menarik tanah yang ada diwilayahnya karena harus mendapat persetujuan pemerintah kolonial. Bagi penguasa perkebunan, reorganisasi memberikan jaminan yang kuat, apalagi didukung oleh pemerintah kolonial di Karesidenan Surakarta. Demikianlah ekonomi perkebunan telah memengaruhi peradaban Vorstenlanden Surakarta. Modernisasi adalah salah satu manfaat yang diperoleh dari ekonomi perkebunan. Beragam fasilitas modern dibangun guna kepentingan kaum kapital. Pembangunan dilakukan demi mensejahterakan kawula, meskipun hasilnya lebih banyak dinikmati oleh para sentana.